pajak-daerah

Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya

Definisi pajak daerah

pajak-daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah serta kepentingan umum. Pajak daerah berlaku untuk provinsi dan kabupaten / kota. Warga yang membayar pajak tersebut tidak mendapatkan keuntungan langsung dari pajak daerah karena digunakan untuk keperluan umum seperti membangun jalan, jembatan, membuka lapangan kerja baru, dll. Sehingga harus memenuhi kepentingan masing-masing individu. Pajak daerah ini juga menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak ini dapat atau mungkin diberlakukan karena telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi kontrol lokal

Fungsi anggaran

Pajak daerah ini digunakan untuk pembiayaan rutin seperti biaya pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan tabungan pemerintah daerah.

Pengaturan fungsi

Pemerintah daerah juga mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan juga untuk mengatasi permasalahan ekonomi.

Fungsi stabilitas

Pajak daerah yang dananya dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat menurunkan inflasi. Namun, untuk menjalankan fungsi ini, pajak tersebut harus dikumpulkan dan digunakan secara efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak daerah yang ada ini kemudian digunakan untuk mendanai semua kepentingan daerah (secara umum), termasuk membuka lapangan kerja baru agar pendapatan merata dan kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin tidak terlalu terlihat atau menonjol.

Kontrol lokal

Unsur-unsur pajak daerah ini meliputi:

  • Kewajiban pajak daerah
    Subjek pajak ini adalah orang perseorangan atau badan hukum yang wajib membayar atau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga terlibat dalam kegiatan perpajakan daerah.
  • Objek pajak lokal
    Pajak daerah ini mencakup segala hal yang dikenakan pajak daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.
  • Tarif pajak lokal
    Tarif pajak ini sesuai dengan jumlah pajak yang kemudian harus dibayar sesuai dengan kepemilikan objek pajak.

Fitur pajak daerah

  • Pajak daerah ini bisa atau bisa juga berasal dari pajak daerah asli atau juga dari
  • pajak pusat yang kemudian diserahkan ke daerah yaitu sebagai pajak daerah.
  • Pajak daerah ini hanya dipungut di wilayah administratif yang dikuasainya.
  • Pajak daerah ini juga digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
  • Ini diangkat berdasarkan peraturan daerah atau PERDA sehingga bisa atau bisa kemudian dikenakan kepada wajib pajak.

Kriteria pengumpulan pajak daerah

  • Ini adalah pajak, bukan pembalasan.
    Objek pajak ini terletak di kabupaten atau kota tertentu dan memiliki mobilitas yang relatif kecil serta hanya melayani kotamadya di kota atau kabupaten yang bersangkutan.
  • Subjek dan dasar pemungutan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  • Potensi cukup. Pendapatan pajak harus lebih tinggi dari biaya pemungutan.
    Efek ekonomi positif. Pajak ini tidak mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi, juga tidak menghalangi aliran sumber daya ekonomi antar daerah atau kegiatan atau kegiatan yang dihasilkan dari ekspor / impor.
  • Mempertimbangkan aspek keadilan dan juga kemampuan masyarakat.
    Perlindungan lingkungan. Pemberlakuan pajak ini juga tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Klasifikasi jenis dan contoh pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis pajak daerah, antara lain sebagai berikut:

A. Pajak Provinsi

Pajak provinsi ini adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi tertentu (yaitu gubernur memiliki otoritas tertinggi). Ada 5 jenis pajak provinsi, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan ini merupakan pajak atas semua kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis darat dan perairan, dan juga didukung oleh adanya alat mekanis, berupa motor atau alat lain yang memiliki fungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi kinetik. Pajak dibayar di muka dalam jumlah besar dan dikenakan untuk jangka waktu 1 tahun. Tarif pajak kendaraan adalah sebagai berikut:

Untuk kepemilikan kendaraan pertama yaitu 2 persen menjadi 2,5% untuk kendaraan kedua dan peningkatan kepemilikan masing-masing kendaraan bermotor dari 0,5 persen.
Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh perusahaan, tarif pajaknya adalah 2%.
Porsi kendaraan bermotor pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 persen.
Kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20 persen.

2. Transfer Biaya Hak Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pengalihan hak kendaraan bermotor adalah pajak daerah yang dipungut atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lain sebagai akibat jual beli, penukaran, hibah, warisan, atau penghasilan kepada suatu badan usaha.
Tarif pengantaran biaya kepemilikan kendaraan meliputi:

Untuk pengajuan pertama 10 persen, untuk yang kedua 1 persen.
Khusus untuk kendaraan bermotor dengan alat berat yang tidak menggunakan jalan umum pengiriman pertama 0,75 persen, dan seterusnya 0,075 persen.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak bahan bakar kendaraan ini merupakan pajak yang dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan pada kendaraan bermotor, baik itu kendaraan yang berjalan di atas air maupun di darat. Masa pajak 1 bulan penuh. Tarif pajak normal adalah 5 persen, kecuali jika harga minyak dunia naik, maka sudah ada keputusan presiden tentang pajak ini. Namun, jika harga minyak dunia kembali normal, Perpres tersebut akan dicabut dan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga akan dinormalisasi kembali.

4. Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan / atau penggunaan air permukaan. Air permukaan di sini diartikan sebagai air yang berada di atas permukaan bumi, tanpa air laut, kecuali air laut yang kemudian digunakan di darat. Tarif pajak untuk air permukaan adalah 10%. Tarif pajak dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis, lokasi, tujuan ekstraksi, volume, kualitas air, dll.

5. Pajak rokok

Pajak rokok merupakan kumpulan pajak rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok diberlakukan bagi semua produsen rokok dan importir rokok yang tentunya sudah memiliki izin yaitu kode perusahaan untuk barang kena cukai. Tarif pajak rokok adalah 10 persen dari pajak rokok. Jadi cukai dan pajak rokok berbeda. Pajak rokok ini merupakan pungutan atas rokok dan produk tembakau lainnya, antara lain rokok, cerutu, dan sigaret daun. Selain itu, realisasi penerimaan pajak rokok mencapai proporsi 30 persen untuk pemerintah negara bagian dan 70 persen untuk pemerintah kabupaten / kota.

2. Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak hotel

Pajak hotel ini adalah pajak yang dikenakan pada penyedia layanan resor atau properti yang disediakan oleh badan usaha tertentu dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel dipungut berdasarkan layanan hotel yang memerlukan pembayaran, seperti sistem telepon, faks, internet, laundry, dll. Tarif pajak hotel adalah 10 persen dari jumlah yang harus dibayarkan ke hotel. Jangka waktu pajak hotel adalah satu bulan, dihitung sebagai satu bulan penuh.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran ini adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh sebuah restoran. Pengertian restoran yang dimaksud adalah penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di satu tempat atau juga di tempat lain. Tarif pajak restoran sekitar 10% dari biaya layanan.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan ini adalah pajak yang dikumpulkan atas layanan hiburan yang dikumpulkan untuk pembayaran. Yang dimaksud hiburan yang dimaksud adalah segala macam pertunjukan, pertunjukan, permainan, dan / atau keramaian yang dinikmati, yaitu dengan biaya tertentu. Objek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan, sedangkan subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan tergantung pada jenis hiburan yang tersedia, yang berkisar antara 0% – 35%.

4. Pajak Iklan

Pajak reklame ini merupakan pajak yang dipungut atas benda, perkakas, perbuatan, atau media yang bentuk dan bentuknya dirancang untuk tujuan komersial guna menarik perhatian masyarakat. Objek pajak tersebut antara lain baliho, baliho, baliho kain, stiker, pelampung, dll. Sedangkan iklan dari pemerintah, iklan lewat internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek Pajak Reklame adalah pihak yang menggunakan jasa periklanan. Tarif pajak reklame adalah 25% dari dasar pengenaan pajak, yang merupakan nilai sewa dari iklan yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ini adalah pajak yang dipungut atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak informasi bervariasi tergantung pada pengguna. Tarif penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas bumi tarifnya 3%, selain pengguna tarifnya 2,4%, sedangkan jika sumbernya diproduksi sendiri , maka tarif pajaknya adalah 1,5%. Pajak penerangan jalan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai jual listrik saat itu.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini merupakan pajak yang dikenakan atas ekstraksi mineral bukan logam seperti asbes, batugamping, batu apung, granit, dll. Namun demikian, pajak tersebut tidak berlaku jika kegiatan atau kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif mineral bukan logam adalah 25% sedangkan untuk batuan sebesar 20% dari nilai jual mineral bukan logam atau batuan yang diekstraksi.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir ini adalah pajak yang dipungut atas penyelenggara dari tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan bisnis utama maupun sebagai bisnis (pengamanan). Tempat parkir yang dikenakan pajak adalah yang berkapasitas lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjeknya adalah orang atau badan yang memarkir kendaraan bermotor. Tarif pajak adalah 20% dari dasar pajak tergantung pada lokasi.

8. Pajak Air Tanah

Pajak airtanah adalah pajak atas pengambilan atau penggunaan airtanah, yaitu untuk tujuan komersial. Subjek pajak adalah orang yang mengambil atau menggunakan air tanah. Tarifnya 20% dari dasar pajak, yang biasanya merupakan nilai komersial dari pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan tindakan dan / atau memanfaatkan sarang burung walet. dengan tarif pajak 10%.

10. Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan serta perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas tanah atau bangunan yang dikuasai, atau juga digunakan. Subjek pajak adalah orang yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak. Tarif pajak untuk mereka yang nilainya kurang dari 1 miliar adalah 0,1%, dan untuk mereka yang lebih dari 1 miliar adalah 0,2%. Selain untuk pemanfaatan yang dapat mengganggu lingkungan, akan dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajak.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan

Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan / atau bangunan oleh orang atau badan tertentu. Pengalihan hak tersebut dapat diperoleh yaitu dengan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, penggabungan usaha, dll. Tarif pajak ini sebesar 5% dari nilai tanah atau bangunan yang dibebaskan.

Sumber :